Kunjungan Pengawasan Berbingkai Pantun

18-02-2015 / KOMISI VI

Kunjungan Spesifik Komisi VI ke Medan, Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Heri Gunawan fokus pada agenda memeriksa kesiapan BUMN dalam menerima PMN (Penyertaan Modal Negara). Kunjungan pengawasan ini menjadi hangat ketika rapat diwarnai dengan beragam pantun penuh makna.

 

Ketika menyambangi PT Pelindo Selasa (17/2/15), BUMN yang mengelola pelabuhan terbesar di bagian barat pulau Sumatera ini, pembawa acara langsung menyambut dengan sebuah pantun yang mendapat sambutan meriah peserta rapat.  Anggota Tim Kunjungan dari FPPP Mukhlisin mengapresiasi pantun sambutan tersebut dan menurutnya pantun itu harus dijawab. "Saya usul Pak Tifatul menjawabnya," ujar dia.

 

Permintaan ini langsung didukung seluruh anggota tim. Tifatul Sembiring, mantan Menkominfo yang memang dikenal jago pantun langsung bersiap. "Kalau bukan setetes tinta. Akan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta. Tak kan hadir disini," tutur dia disambut meriah peserta rapat.

 

Rapat kemudian bergulir dengan isu utama membahas upaya Pelindo I mengelola Pelabuhan Belawan sebagai gerbang utama Indonesia di bagian barat Pulau Sumatera. Direktur Bisnis Syahputra Sembiring menyampaikan sejumlah harapan diantaranya meminta dukungan Komisi VI agar kewenangan pengelolaan alur pelabuhan Belawan bisa dilimpahkan dari Kementerian Perhubungan kepada Pelindo.

 

Rapat kemudian menjadi serius ketika sejumlah capaian dan program kerja PT Pelindo mendapat sorotan anggota dewan diantaranya Nasril Bahar dari Fraksi PAN dan Ihsan Yunus dari FPDIP. Rapat kemudian menjadi cair ketika Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan kembali melengkapi paparannya dengan pantun.

 

"Apa tanda Kota Belawan. Lampu kuning di sebelah kanan. Apa tanda kita berkawan. Fungsi Pengawasan Kita Jalankan," ujar dia, disambut tepuk tangan hangat peserta rapat. Kunjungan Spesifik Komisi VI ini ditutup dengan memantau langsung ke lapangan sejumlah proyek yang sedang dilaksanakan perusahaan plat merah yang pada tahun ini berketetapan hati untuk tidak menerima PMN dari pemerintah. (iky) foto: ibnur/parle/hr

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...